Network
KABAR GARUT - Selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, menangani 21 kasus pelanggaran. Pelanggaran yang ditangani terdiri dari pelanggaran etik dan perundang-undangan yang dilakukan sejumlah pihak seperti penyelenggara, maupun peserta pemilu.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah, menyebutkan pelanggaran ada yang berasal dari laporan masyarakat dan ada juga yang merupakan temuan pihaknya. Keduanya kemudian ditindaklanjuti dan ditangani Bawaslu sesuai ketentuan yang berlaku.
"Seluruhnya ada 21 kasus pelanggaran yang kita tangani selama Pemilu 2024, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun temuan. Semuanya kita tindaklanjuti", ujar Lamlam, Jumat, 15 Maret 2024.
Dari total 21 pelanggaran pemilu yang ditangani selama tahapan penyelenggaraan pemilu sampai rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara, tuturnya, 3 kasus merupakan hasil temuan Bawaslu. Sedangkan sisanya sebanyak 18 kasus merupakan hasil laporan yang diterima Bawaslu.
Selain itu, kata Lamlam, dari 21 kasus pelanggaran pemilu yang ditanganinya, hanya 12 kasus yang kemudian ditindaklanjuti. Sedangkan yang 9 kasus tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak terregistrasi karena tidak memenuhi beberapa unsur laporan.
Laporan pelanggaran yang tidak diregistrasi menurutnya karena tidak terpenuhinya syarat formal maupun materil seperti bukti laporan yang disampaikan untuk mendukung laporan tersebut.
Selain itu, laporan tidak diregistrasi karena sudah kedaluarsa masa pemenuhan bukti-bukti laporan yang secara aturan paling lama dua hari setelah pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu.
"Kami tentunya berpegang pada aturan sebagaimana terdapat dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa waktu yang dimaksud tersebut paling lama adalah dua hari kerja setelah laporan disampaikan. Ternyata banyak laporan yang kami terima, tidak disertai bukti-bukti sebagaimana mestinya", katanya.
Lamlam mengungkapkan, 12 kasus pelanggaran yang ditangani Bawaslu terdiri dari lima kasus pelanggaran etik dan 3 kasus pelanggaran perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada 4 kasus berdasarkan hasil tindak lanjut Bawaslu yang memutuskan bukan masuk pelanggaran pemilu.
Untuk kasus pelanggaran kode etik, imbuhnya, terkait laporan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dengan terlapor dari jajaran KPU yang kemudian laporannya dilimpahkan ke KPU Garut untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk pelanggaran perundang-undangan lainnya di antaranya kasus deklarasi "for" Gibran yang melibatkan dewan pengawas BUMD.
Namun demikian Lamlam menilai pelaksanaan pemilu di Garut secara keseluruhan berjalan lancar dan aman. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat pun cukup tinggi yakni mencapai 83% bahkan melebihi target yang sudah ditentukan yakni 80%.
