Network
KABAR GARUT, - Kasus ditutupnya pelayanan kesehatan melalui Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama) di RSUD dr. Slamet Garut, banyak dikeluhkan masyarakat tak mampu.
Berbagai kalangan pun ikut mengomentari dan menanggapinya beragam. Bahkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan mendorong masyarakat agar masuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Sementara itu, mantan bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, anggaran lapad ruhama cepat habis, karena biaya pengobatan di RSUD dr. Slamet mahal. Padahal RSUD harusnya lebih murah meski Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Dan harusnya inspektorat mengaudit pengunaan anggaran lapad ruhama baik soal tarif maupun subyek penerima manfaat," kata Rudy Gunawan, Rabu 12 Juni 2024.
Ia menilai, penggunaan sebesat Rp 7 miliar untuk waktu 5 bulan memang terlalu besar.
Dan harusnya juga Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengadakan audit investigasi.
"Itu bisa di ajukam oleh masyarakat karena Lapad Ruhama merupakan perlindungan untuk oràng miskin," ucapnya.
Menurut Rudy Gunawan, masyarakat yang berpenghasilan kecil harus pro aktif mendapatkan BPJS karena Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah Garut juga besar sehingga tepat sasaran.***
