Network
KABAR GARUT - Sebuah aksi massa yang melibatkan elemen mahasiswa, kepemudaan,
dan organisasi masyarakat (ormas) di Kota Banjar terjadi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Rabu, 13 Maret 2024. Aksi aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Ormas Pemuda Pancasila (PP), aksi ini bertujuan untuk menuntut tegaknya integritas dan profesionalisme KPU Kota Banjar tanpa adanya praktik nepotisme.
Aksi ini dipicu oleh dugaan kasus nepotisme yang berkaitan dengan penerimaan seorang pelamar yang sebelumnya tidak lolos seleksi administrasi untuk posisi Tenaga Administrasi di KPU Kota Banjar. Salah satu masalah yang mencuat adalah bahwa pelamar tersebut tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan untuk posisi tersebut. Selain itu, ada juga dugaan bahwa proses penilaian dilakukan secara tidak transparan.
Aksi ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Pada Kamis sebelumnya, tanggal 7 Maret 2024, telah dilakukan aksi serupa dengan tuntutan yang sama. Pada aksi tersebut, elemen mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII, dan IMM Kota Banjar telah turut serta.
Pada aksi kedua ini, kelompok aktivis yang terdiri dari GMNI, KNPI, dan Pemuda Pancasila menekankan untuk pembatalan hasil seleksi tenaga administrasi KPU Banjar atas dugaan nepotisme. Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Kresty Amelania, dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan KPU Kota Banjar.
Tidak hanya menuntut pembatalan hasil seleksi, namun juga menekankan agar proses rekruitmen dan seleksi tenaga kerja/pegawai dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dengan mengutamakan asas keterbukaan, keadilan, dan transparansi. Selain itu, mereka juga mendesak KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Banjar untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil seleksi tersebut. "Kami berharap semua aspirasi dan tuntutan itu oleh KPU Kota Banjar disampaikan ke KPU Provinsi Jabar dan KPU RI," katanya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar, Andi Maulana, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga administrasi. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Haryanto, menekankan bahwa lembaga seperti KPU harus mampu menjunjung tinggi integritasnya sebagai corong demokrasi, dan mengecam praktek nepotisme yang merugikan integritas demokrasi.
"Memalukan, jika corong demokrasi tak mampu menjunjung integritas" ucapnya seraya menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan harus ditindak tegas demi menjaga kredibilitas dan integritas sistem demokrasi di Indonesia.
Menyikapi tuntutan tersebut, Sekretaris KPU Kota Banjar, Wawan Cahyana, menjelaskan bahwa keputusan mengenai pelamar yang lolos seleksi merupakan kewenangan Pansel KPU Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan segera disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat.
“Keputusan semua yang lulus seleksi, itu kewenangan Pansel KPU Provinsi Jawa Barat. Terkait adanya aspirasi ke KPU Kota Banjar seperti itu, termasuk tututan seleksi ulang, aspirasi tersebut segera disampaikan ke KPU Jabar," ucapnya.***
