Network
KABAR GARUT - Munculnya dualisme kepengurusan di tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI), telah menimbulkan konflik internal. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terganggunya pelayanan publik terkait layanan kenotarisan terhadap masyarakat.
Kondisi seperti ini mendapatkan perhatian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar. Bersama para pimpinan Direktorat Jenderal AHU dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya, Cahyo memberikan tanggapan tentang dualisme kepengurusan di tubuh INI dalam acara konferensi pers.
Dalam keterangan persnya, Cahyo menyatakan Kemenkumham telah menentukan sikap dalam menyikapi permasalahan internal di tubuh INI.
Sebelumnya pihaknya juga telah berupaya secara maksimal untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini dengan harapan dapat mencapai penyelesaian yang memadai.
Baca Juga: Bulan Puasa Masih Nekat Edarkan Obat-obatan Keras Terlarang, Pemuda di Garut Diamankan Polisi
"Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah tunggal bagi notaris di Indonesia. Kami juga tak ingin polemik internal ini berdampak terhadap pelayanan publik yang terganggu", ujar Cahyo.
Menurutnya, dalam setiap kesempatan Kemenkumham selalu menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan internal organisasi secara internal oleh INI, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah. Terkait dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tentang keabsahan perkumpulan tersebut, Kemenkumham memutuskan untuk tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.
Sikap netral tersebut, tutur Cahyo, diwujudkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU pada tanggal 19 Maret 2024. Ada pun isinya dari pengumuman tersebut berupa intruksi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk tidak menghadiri atau melakukan kerja sama dengan INI.
Baca Juga: Diduga Jatuh dari Atap GOR, Buruh Bangunan di Garut Tewas Seketika
Hal ini berlaku baik dengan pengurus yang terpilih berdasarkan Kongres INI XXIV tanggal 30-31 Agustus 2023 maupun melalui Kongres Luar Biasa INI (KLB INI) tanggal 29-30 Oktober 2023. Intruksi ini berlaku hingga permasalahan internal organisasi tersebut diselesaikan.
"Ditjen AHU juga menanggapi masalah terkait pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris atau UKEN dan Magang Bersama atau MABER yang diselenggarakan oleh pihak yang sedang berkonflik. Pemerintah, melalui Kemenkumham, tidak mengakui keabsahan UKEN dan MABER yang diselenggarakan oleh pengurus yang terlibat dalam konflik", katanya.
Cahyo menyatakan, Ditjen AHU juga mengambil langkah tegas terhadap pelaksanaan UKEN yang tidak sah, dan meminta agar penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut hingga permasalahan organisasi INI terselesaikan. Selain itu, segala biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab penuh penyelenggara.
Baca Juga: Dua Nyawa Melayang Dalam Peristiwa Kecelakaan di Jalur Utara Garut
Masih menurut Cahyo, dalam konteks dinamika yang terjadi, Kemenkumham, melalui Ditjen AHU, menegaskan bahwa seluruh Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia diharapkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan atau kerja sama dengan organisasi INI hingga permasalahan internal organisasi tersebut terselesaikan.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkumham meyakini bahwa INI sebagai satu-satunya wadah bagi notaris di Indonesia harus memprioritaskan kesejahteraan dan integritas profesi notaris. Untuk itu, pemerintah siap mendukung inisiatif penyelesaian sengketa secara musyawarah.
“Kemenkumham juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan jiwa besar dan kerja sama dalam mencapai penyelesaian di dalam organisasi", ucap Cahyo.***
