KABAR GARUT - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Ko ta Nusantara (IKN) tahap pertama rencananya akan dilaksanakan pada tahun depan atau pada 2024.
Pemindahan itu yakni ASN , TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak ASN muda yang tidak masuk dalam skenario perpindahan awal meminta untuk dimasukan pada skenario untuk perpindahan ke IKN.
Baca Juga: Orang Tua Siswa di Garut Dimintai Uang Pelicin Rp5 Juta Saat Daftarkan Anaknya ke SMK
Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024.
"Banyak ASN yang justru ingin pindah ke IKN. Anas meminta kepada ASN yang sedang dipersiapkan pindah untuk bersiap-siap dalam menunggu tahapan awal perpindahan ASN yang terjadi pada 2024 nanti," kata Azwar dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/6/2023).
Ia mengatakan, Sebenarnya justru banyak yang ingin pindah, banyak anak anak muda yang bertanya pada saya malah mereka ingin dimasukan pada skenario untuk perpindahan mereka ke IKN.
Baca Juga: Ratusan Hektare Lahan di Selatan Garut Siap Dijadikan Kebun Jagungg
"Ada benefit ketika teman-teman pindah ke sini, karena nanti kantornya akan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), kantornya akan sharing dan tempat ini oksigennya luar biasa," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menambahkan, progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres," katanya.
Baca Juga: Sat Reskrim Polres Garut Ungkap Jaringan Pencurian Spesialis Motor, Pelaku dan Penadah Diamankan
Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," katanya.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.
Hal tersebut menjawab kritik fraksi PKS dan Demokrat DPR yang meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara ditunda dalam RAPBN 2024.
Sri menegaskan bahwa belanja untuk IKN sudah dialokasikan dalam program prioritas negara.
"Kami akan menguatkan spending better melalui aspek efisiensi belanja, terutama untuk kebutuhan dasar serta program-program yang mendukung program prioritas," kata Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Adapun program prioritas juga difokuskan untuk menyelesaikan penurunan atau mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta mempercepat transformasi ekonomi.
Hal tersebut termasuk percepatan pembangunan infrastruktur termasuk keberlanjutan pembangunan IKN dan proyek strategis nasional (PSN).
Pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti program KIP, KIP Kuliah, dana BOS, pemberian beasiswa LPDP serta program link and match.
Baca Juga: Galuh Digital Festival Dorong UMKM Ciamis Raih Pasar Global
"Pemerintah menguatkan kualitas dan akses kesehatan, terutama dengan memperkuat efektivitas sistem JKN, kemandirian industri farmasi, dan membangun sistem kesehatan yang handal," ujarnya.***