Network
KABAR GARUT - Penggunaan lahan konservasi di kawasan Gunung Papandayan jadi wahana trek sepeda motor ATV, berbuntut panjang. Sejumlah pemerhati lingkungan dan masyarakat peduli alam yang tergabung dalam gerakan Sadar Kawasan pun beraksi.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak pengelola kawasan Gunung Papandayan. Setidaknya ada 4 tuntutan yang merupakan hasil dari pertemuan berbagai unsur pecinta dan pemerhati lingkungan yang dilaksanakan di Cafe Layaran Jalan Mars Dirgahayu, Awiligar, Kabupaten Bandung, Selasa 26 Maret 2024.
Koordinator Sadar Kawasan, Alamsyah Nurseha, menyebutkan pertemuan tersebut dihadiri sejumlah unsur yang terdiri dari masyarakat sipil, Komunitas Pecinta Alam (KPA), perorangan, dan lembaga lainnya. Pada intinya seluruh yang hadir sangat menyesalkan adanya penggunaan lahan konservasi di Gunung Papandayan yang dijadikan wahana trek ATV.
"Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan kaitan dengan adanya penggunaan lahan konservasi di kawasan Gunung Papandayan untuk wahana trek ATV. Mata kami tentu saja tertuju pada salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab akan hal ini, yakni Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat", ujar Alamsyah dalam rilis resmi yang diterima wartawan di Garut, Jumat, 29 Maret 2024.
Baca Juga: Ibu dan Tiga Anaknya di Cibatu Garut Keracunan Diduga Setelah Buka Puasa dengan Jasuke
Disampaikan Alamsyah, kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan di Kabupaten Garut merupakan wilayah yang di bawah pengawasan BBKSDA. Kasus penggunaan lahan konservasi untuk wahana trek ATV itu sendiri dinilainya merupakan problem besar.
Kejadian itu tidak hanya merupakan pelanggaran peraturan yang akan melemahkan integritas kawasan konservasi akan tetapi juga menimbulkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Oleh karena pihaknya menganggap kejadian tersebut merupakan preseden buruk untuk kawasan konservasi lainnya.
Dalam kasus ini, tuturnya, juga harus ditelusuri apakah untuk membuka wahana trek ATV ini pihak PT AIL mendapatkan izin dari BBKSDA atau tidak. Kalau ternyata mendapatkan izin, berarti BBKSDA juga telah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
